Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadwalkan pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait dengan kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten (BJB). Pemanggilan tersebut rencananya akan dilakukan setelah perayaan Idulfitri, sebagai bagian dari proses penyelidikan yang tengah berlangsung.
Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan korupsi di Bank BJB telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. KPK tengah mendalami adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana dan kebijakan bank tersebut yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam upaya mengungkap kebenaran, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai pihak, termasuk pejabat yang pernah terlibat dalam kebijakan perbankan di Jawa Barat.
Ridwan Kamil, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada periode 2018–2023, dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perbankan daerah. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menyebutkan keterlibatan langsung dirinya dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Klarifikasi dari Ridwan Kamil
Menanggapi pemberitaan mengenai pemanggilan dirinya, Ridwan Kamil menyatakan bahwa ia siap untuk memenuhi panggilan KPK dan memberikan keterangan yang diperlukan. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang berlangsung.
“Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPK. Sebagai warga negara yang baik, saya siap memberikan keterangan yang diperlukan untuk mendukung transparansi dan penegakan hukum,” ujar Ridwan Kamil dalam pernyataannya.
Ia juga menekankan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dirinya selalu berkomitmen dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, ia berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan transparan dan adil.
Proses Hukum dan Langkah KPK
KPK sendiri telah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemanggilan terhadap berbagai pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus ini. Setelah Lebaran, proses pemeriksaan akan kembali dilakukan secara intensif, termasuk pemanggilan saksi-saksi tambahan yang dianggap dapat memberikan informasi penting bagi penyelidikan.
Pihak KPK juga menegaskan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun. Juru bicara KPK menyampaikan bahwa lembaga antirasuah tersebut akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini, guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kami bekerja sesuai prosedur hukum dan akan memanggil siapa pun yang dianggap memiliki informasi relevan dalam kasus ini. Kami mengajak masyarakat untuk tetap mengawal proses ini agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan,” ujar perwakilan KPK dalam keterangannya.
Dukungan dan Respons Publik
Pemanggilan Ridwan Kamil oleh KPK mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat mendukung langkah KPK dalam mengusut kasus ini, dengan harapan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak tebang pilih.
Namun, ada pula pihak yang mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan keterlibatan seseorang sebelum adanya keputusan hukum yang sah. Mereka menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dan meminta agar masyarakat tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.
Pemanggilan Ridwan Kamil oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB menjadi salah satu agenda penting dalam penyelidikan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Dengan komitmen untuk bersikap kooperatif, Ridwan Kamil menegaskan kesiapannya untuk memberikan keterangan guna membantu proses hukum yang tengah berlangsung.
Masyarakat diharapkan tetap mengawal perkembangan kasus ini secara objektif dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang belum terbukti kebenarannya. KPK pun diharapkan dapat bekerja secara transparan dan profesional dalam menegakkan hukum demi keadilan dan kepentingan publik.
