Dalam pernyataan tegas yang menggema hingga ke pelosok negeri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh program prioritas pemerintah. Fokus utamanya: memberantas premanisme, peredaran narkoba, dan judi online (judol) yang kian meresahkan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi nasional yang melibatkan berbagai instansi penegak hukum, kementerian, serta tokoh masyarakat. Kapolri menegaskan bahwa kepolisian tidak akan ragu menindak tegas setiap bentuk kriminalitas yang mengancam ketertiban umum dan merusak moral bangsa.
Premanisme: Ancaman Nyata di Akar Rumput
Premanisme masih menjadi momok di banyak daerah, terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Aksi intimidasi, pungli, hingga kekerasan yang dilakukan kelompok preman berdampak pada rasa aman masyarakat dan iklim usaha lokal.
“Tidak ada tempat bagi premanisme di negara hukum. Siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban, akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolri dalam pidatonya.
Polri berjanji meningkatkan patroli, pengawasan berbasis intelijen, dan kerja sama dengan aparat wilayah untuk menekan ruang gerak kelompok-kelompok kriminal jalanan.
Judol: Kejahatan Digital yang Menggurita
Sementara itu, fenomena judi online (judol) makin mengkhawatirkan. Platform ilegal menjamur di internet dan menjebak berbagai kalangan—dari pelajar hingga ibu rumah tangga. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial: munculnya utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian.
Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan judol bukan hanya soal razia, tapi juga pemutusan akses teknologi dan penelusuran aliran dana. Pihaknya kini bekerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar jaringan keuangan para bandar judol.
“Kami tidak hanya kejar pelaku kecil, tapi juga aktor intelektual dan pemodal besar di balik operasi judol. Ini harus diputus hingga ke akarnya.”
Narkoba: Perang Panjang yang Tak Boleh Kendur
Narkoba tetap menjadi salah satu musuh utama bangsa. Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga jalur transit bagi sindikat internasional. Kapolri menginstruksikan satuan narkoba di seluruh wilayah untuk meningkatkan kualitas penyidikan, melakukan operasi lintas batas, dan melindungi generasi muda dari paparan zat adiktif.
Sinergi dan Reformasi Internal
Selain penegakan hukum eksternal, Kapolri juga menyoroti pentingnya reformasi internal. Ia menegaskan bahwa Polri tidak boleh menjadi bagian dari masalah. Setiap oknum aparat yang terlibat dalam praktik ilegal—baik pungli, narkoba, maupun judi—akan diberi sanksi keras tanpa kompromi.
“Kalau kita mau jadi benteng rakyat, maka kita harus bersih dulu dari dalam,” ujarnya.
Dukungan Publik Kunci Keberhasilan
Kapolri juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam menjaga lingkungan masing-masing. Melalui program kampung bebas narkoba, satgas anti-preman, dan edukasi bahaya judi online, Polri ingin membangun kolaborasi kuat antara aparat dan rakyat.
Komitmen Kapolri untuk mengawal program pemerintah bukan sekadar pernyataan simbolik. Dengan fokus pada pemberantasan premanisme, narkoba, dan judi online, kepolisian ingin menunjukkan bahwa mereka hadir untuk melindungi masyarakat secara nyata. Tantangannya besar, tapi dengan ketegasan, transparansi, dan dukungan publik, perubahan bukan hal yang mustahil.
